Tumpak Hatorangan: Dewas KPK Menetapkan Miliki Kewenangan, Bukan Cuma Tugas

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Liputan6. com, Jakarta Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean memperhitungkan Dewas KPK perlu memiliki kewenangan dan bukan hanya menjalankan tugas yang sudah diatur dalam UU Bagian 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Di tahun 2020 kami tak mengalami hambatan berarti, tetapi perlu ada pemikiran serta dipikirkan satu masalah yaitu Dewas KPK hanya memiliki tugas, tidak memiliki kewenangan, ” kata Tumpak di Rapat Kerja Komis III DPR dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK, dalam Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Dia mengatakan, di dalam UU KPK tidak tersedia satu pun kewenangan Dewas KPK, namun hanya mengatur terkait tugas yang harus dijalankan Dewas.

Menurut dia, tugas Dewas KPK itu diatur pada Pasal 37b UU KPK ada empat yaitu perlindungan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan dan pegawai KPK, memberi izin atau tak untuk melakukan penyitaan, pemeriksaan, dan penyadapan, menyusun isyarat etik, dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

“Kami cari-cari dalam UU KPK tak ada kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas KPK. Lazimnya lembaga atau komisi sesuai Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan, ” ujarnya seperti dikutip Antara .

Dia mengatakan di tahun 2020 Dewas KPK tidak menghadapi hambatan, tetapi karena tidak adanya kewenangan Dewas itu bisa menjadi hambatan karena kekurangan peraturan.

Menurut tempat, selama ini Dewas KPK tidak mengalami hambatan karena pihaknya lakukan tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Pimpinan KPK karena memiliki pemikiran dengan sama untuk kinerja institusi.

“Misalnya, di dalam pelaksanaan tugas kewenangan Pimpinan KPK kami jalankan bersandarkan kesepakatan, tiga bulan seluruhnya lakukan koordinasi. Dalam pertimbangan itu Dewas sampaikan petunjuk masyarakat tentang tugas serta pelaksanaan KPK dan jolok kesimpulan ke depan bagaimana, ” katanya.

2 sejak 3 halaman

Banyak yang Belum Diatur

Tumpak menegaskan pihaknya bukan meminta adanya kewenangan Dewas KPK, namun menilai perlu tersedia hal tersebut diatur pada sebuah UU.

Menurut dia keberadaan UNDANG-UNDANG KPK bukan melemahkan institusi KPK, namun banyak kejadian krusial di UU itu yang belum diatur.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: