Selain Silvany Austin Pasaribu, 5 Diplomat RI Ini Juga Bungkam Vanuatu di Sidang PBB

Liputan6. com, Jakarta – Vanuatu belakangan menjadi sorotan karena menyoal isu Papua yang dianggap bukan ranah mereka, kemudian dikritik oleh perwakilan Indonesia. Seteru itu  menjadi viral di media sosial.

Dalam pernyataannya, Vanuatu meminta agar Indonesia memberi permisi Komisaris HAM PBB untuk merembes ke Papua Barat.  

Perdana Gajah Vanuatu Bob Loughman menyebut ada pelanggaran HAM di provinsi tersebut. Ia juga mengkritik dunia global karena pilih-pilih dalam membahas pengingkaran HAM.

“Ada pelanggaran HAM berat terjadi di kira-kira kita, tetapi sepertinya dunia mengambil pendekatan yang tebang pilih, ” ujar PM Vanuatu Bob Loughman dalam Sidang Umum PBB ke-75, Senin 28  September 2020.  

“Tahun lalu, para pemimpin dari Pacific Island Forum dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris PEDOMAN PBB  untuk mengunjungi provinsi Papua Barat. Hingga kini, tak ada progresnya. Maka, saya meminta pemerintah Indonesia agar mohon mengabulkan suruhan sebelumnya dari pemimpin Pasifik, ” ujar PM Loughman.

Dalam hak jawab di PBB, perwakilan Indonesia membalas dengan menyebut  Vanuatu  memalukan ( shameful ), negara yang tak tahu apa-apa ( ignorant country ) serta mencampuri urusan negara lain. Diplomat Nusantara juga menyorot ada pihak yang tak tulus mendukung HAM  ( artificial  human rights concern ).

Perwakilan Indonesia tak menjawab mengenai persetujuan Komisaris HAM PBB.

Vanuatu ternyata bukan kali perdana menyoal Papua di sidang umum PBB dan dibungkam oleh duta Indoneisa. Selain Silvany Austin Pasaribu, berikut ini lima perwakilan MENODAI yang angkat bicara menangkis ucapan isu tersebut dan tak luput jadi sorotan kancah internasional.

Dibawah ini ulasannya, Liputan6. com rangkum dari sejumlah sumber, Rabu (30/9/2020):

dua dari 7 halaman

1. Nara Masista – Sidang PBB Tahun 2016

Nama  Nara Masista Rakhmatia maka sorotan kancah internasional saat Sidang PBB Tahun 2016.

Delegasi muda Indonesia yang kala itu berusia 34 tahun dengan tegas menampik tudingan dari enam kepala negara dalam Sidang Elok Umum PBB beberapa waktu berarakan.

Nara Masista Rakhmatia yang merupakan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York menyampaikan tanggapan Indonesia terpaut tuduhan pelanggaran HAM di provinsi Papua dan Papua Barat.

Nara menyampaikan tanggapan Indonesia terkait tuduhan kepala pemerintah Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang dibantu oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, serta Tonga.

Keenam pimpinan negara itu menuding bahwa Indonesia melakukan pelanggaran hak pokok manusia terhadap penduduk asli dalam wilayah Papua dan Papua Barat.

Menanggapi hal itu, delegasi muda Indonesia yang dulunya merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa dakwaan tersebut bermotif politik dan sungguh-sungguh mencampuri urusan negara lain.

Nara menyebutkan bahwa pernyataan pemimpin  negeri2 Pasifik  itu menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap sejarah, perkembangan pembangunan mengikuti situasi terbaru di Papua dan Papua Barat.

“Ini adalah tindakan tidak bersahabat & manuver retorika politik, ” sekapur Nara dalam Sidang Majelis Umum PBB tersebut.

Perwira, mewakili Indonesia, juga menyebutkan bahwa pernyataan enam kepala negara itu diduga didesain untuk mendukung kelompok separatis yang berusaha menciptakan rasa tidak aman dan teror di Papua.

Diplomat lulusan Madrasah Departemen Luar Negeri angkatan 33 tahun 2008 itu juga menyesalkan pernyataan yang dikeluarkan oleh negara2 Pasifik tersebut.

Intelek dan ketegasan diplomat Indonesia tersebut menarik perhatian  netizen  dunia tanwujud, terutama di media sosial.

3 sebab 7 halaman

2. Ainan Nuran – Sidang PBB Tahun 2017

Pada acara tahunan PBB tahun itu, solidaritas untuk Papua tak cuma dari kedua negara Pasifik.

PM Tuvalu Enele Sosene Sopoaga menyerukan PBB melibatkan muncul dalam penanganan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Sedangkan Louis Straker, perdana menteri Saint Vincent dan Grenadine, sebuah negara di Kepulauan Karibia, menyatakan proses dekolonisasi belum tuntas di Papua.

Dalam rangkaian Debat Ijmal Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke-72, Nara Ainan yang menjabat Sekretaris III Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB pada 25 September 2017 merespons  sikap Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang menuntut Lembaga HAM PBB untuk secara sah menginvestigasi pelanggaran HAM di Papua.

Nara menanggapi kesedihan perwakilan Vanuatu dan Kepulauan Solomon tentang Papua dan Papua Barat dengan mengatakan tuduhan palsu yang digaungkan Tuvalu dan Saint Vincent dan Grenadines bermotif ekonomi. Negeri2 tersebut “ditutup matanya” dan menegah untuk memahami bahwa provinsi-provinsi tersebut telah menikmati langkah besar di pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu tumbuh 9, 21 persen, tercepat di Indonesia, dan tetap menjelma bagian integral dan kedaulatan negaranya.

“Mereka yang mewujudkan klaim seperti itu dimotivasi sebab individu dengan agenda separatis buat mengeksploitasi masalah hak asasi bani adam, ” katanya seraya bertanya mengapa kekhawatiran itu – jika sahih – tidak diangkat di wadah Dewan Hak Asasi Manusia dengan sesuai, seperti dikutip dari kedudukan un. org.

Ia juga mendahulukan bahwa catatan hak asasi manusia negara-negara itu tidak sempurna, tempat mengatakan upaya ilegal untuk menjagal kedaulatan dan integritas wilayah Negara Anggota melanggar prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Kita tidak bisa membiarkan ini berlaku. ”

4 dari tujuh halaman

3. Aloysius Selwas Taborat – Sidang Umum PBB 2018

Setahun setelahnya dalam Sidang Ke-73 Majelis umum PBB, giliran diplomat  Aloysius Selwas Taborat menangkis gempuran dari negara kecil di Laut Pasifik, Vanuatu.

Era itu, Vanuatu bersuara di PBB dengan mendukung gerakan separatis Papua Barat. Lalu Aloysius Selwas Taborat menggunakan hak jawab keduanya  dengan mengatakan, negara di Pasifik itu tak tahu apa-apa dengan mengutarakan dukungannya bagi Papua Barat buat menentukan nasib sendiri.

“Meskipun disamarkan dengan bunga-bunga kesedihan hak asasi manusia, satu-satunya niat dan tindakan Vanuatu secara langsung menantang prinsip-prinsip hubungan persahabatan antar negara yang disepakati secara universal, kedaulatan dan integritas teritorial, ” kata perwakilan Indonesia, Aloysius Selwas Taborat seperti dikutip dari The Guardian kala itu.

Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali membantu gerakan separatis dan dia mempersoalkan perilakunya sebagai negara yang “taat pada hukum internasional”.

“Dukungan yang tidak dapat dimaafkan untuk individu separatis ini secara jelas ditunjukkan oleh Vanuatu yang memasukkan sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan jadwal separatis dalam delegasi mereka ke PBB. ”

Taborat mengatakan bahwa orang Papua sudah “sekali dan untuk semua mengisbatkan kembali Papua adalah bagian yang tidak dapat ditarik kembali lantaran Indonesia” dan itu “final, tak dapat diubah dan permanen”, mengacu pada resolusi PBB tahun 1969 yang mencatat apa yang dikenal Tindakan Pemilihan Bebas.

Banyak orang Papua Barat memandang langkah aneksasi ilegal oleh Nusantara dan pemberontakan separatis telah berjalan selama beberapa dekade.

5 dari 7 halaman

4. Rayyanul Sangadji – Sidang PBB Tahun 2019

Pemerintah Indonesia menuding pola Vanuatu mengangkat isu Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan dilatari kepedulian terhadap hak asasi pribadi, melainkan kepentingan negara itu mendukung gerakan separatis di Indonesia.  

“Vanuatu ingin membuktikan kesan ke dunia bahwa itu mendukung isu HAM, tetapi karakter yang sebenarnya, negara itu menanggung agenda separatis (di Provinsi Papua Barat), ” ujar Diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia Rayyanul  Sangaji dalam sesi hak pertama membalas (1st Right of Reply) di Sidang ke-74 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu 28  September 2019 seperti dikutip sejak Antara News .

“Langkah provokatif Vanuatu menunjukkan dengan terang bahwa ulah separatis di Papua tidak teristimewa bersifat lokal karena telah dibantu negara tersebut (state-sponsored separatism), ” kata Rayyanul.

Vanuatu adalah tempat berdirinya gerakan separatis “United Liberation Movement for West Papua” pada 7 Desember 2014. Organisasi itu dipimpin tokoh separatis yang saat ini telah menjadi warga negara Inggris, Benny Wenda.

Dalam sesi diskusi umum itu, Rayyanul memperkenalkan dirinya merupakan orang asli Papua serta keturunan ras Melanesia. Ia mengatakan dukungan Vanuatu terhadap agenda separatis di Papua hanya membuat permusuhan di sana kian memanas. Karenanya, banyak warga sipil jatuh maka korban dan sejumlah infrastruktur biar rusak akibat konflik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Vanuatu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong, bahkan memicu konflik. Perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab, ” kata  Rayyanul.

Dalam kesempatan menjawab klaim Vanuatu terhadap Papua, Rayyanul turut meminta supaya negara di Pasifik itu balik membaca fakta dan catatan kenangan sebelum mendukung aksi separatis di provinsi paling timur Indonesia.

“Saya minta Vanuatu balik membaca catatan sejarah Papua. Bila sudah, saya minta Anda sekadar lagi membaca keseluruhan fakta datang kalian mendapatkan gambaran yang nyata mengenai status Papua, ” perkataan Rayyanul di hadapan Majelis Umum PBB sebagaimana disaksikan melalui laman   webtv. un. org .

Rayyanul membaca sejak Indonesia merdeka, Papua telah menjadi kesatuan wilayah negara itu. Oleh karena itu, Rayyanul, pemangku pemerintah Indonesia dalam sidang itu, gagal memahami sikap Vanuatu dengan kerap mengangkat isu Papua beserta mencampuri urusan dalam negeri Indonesia pada forum-forum dunia.

Dalam sesi itu, Rayyanul  juga menerangkan pemerintah Indonesia terus berkomitmen melindungi HAM seluruh warganya, termasuk rakyat Papua. Pernyataan itu disampaikan guna mengklarifikasi klaim pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia pada Papua.

“Di negara demokratis seperti Indonesia, kerja pemerintah selalu diawasi rakyat, termasuk di antaranya lembaga HAM yang swasembada dan kredibel, ” kata Rayyanul.

Diplomat kelahiran Papua itu menutup pernyataannya dengan mengatakan Indonesia dibentuk dari ragam suku dan etnis. Walaupun demikian, dia berkata, “kita semua bersaudara”.

Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas dalam pidatonya di hadapan 193 negara anggota PBB, Jumat, menyampaikan pelanggaran HAM berlaku di Papua. Tabimasmas juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mendengar keinginan masyarakat Papua, termasuk keinginan itu menentukan nasib sendiri.

Dalam pidatonya pada Sidang ke-74 Majelis Umum PBB, Vanuatu tak hanya menuntut pemerintah Indonesia, namun juga PBB dan Komisi PEDOMAN Tinggi PBB (OHCHR) untuk cepat bertindak soal dugaan pelanggaran sah asasi manusia di Papua.

6 sejak 7 halaman

5. Silvany Austin Pasaribu – Sidang PBB Tahun 2019

Nama Silvany Austin Pasaribu jadi sorotan sesudah aksinya membungkam Vanuatu seperti para-para diplomat RI pendahulunya.

Berikut cuplikan jawaban diplomat Indonesia  Silvany Austin Pasaribu yang menjelma viral:  

Memalukan bahwa satu negara ini memiliki obsesi yang berlebihan dan tak sehat terkait bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah diri sendiri.

Sejujurnya, saya bingung bagaimana suatu negara mencoba mengajari pihak asing sementara tidak memahami inti  lantaran seluruh prinsip fundamental Piagam PBB.  

Jadi izinkan saya memberitahukan ini: Hal dengan benar adalah dengan cara meluhurkan prinsip-prinsip tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain, dan situasi yang benar adalah dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara2 lain.

Jadi sampai Anda melakukan itu, tolong menyimpan ceramahnya sendiri.  

Presiden Indonesia menyatakan beberapa hari lalu di Great Hall of Nations ini. Dan saya nukil: “Kita harus mempromosikan pendekatan win-win pada hubungan antar-negara yang saling menguntungkan. ” Akhir kutipan.

Tentunya ajakan itu digemakan oleh pemimpin-pemimpin dunia pada pekan ini, tapi negara ignorant tersebut (Vanuatu) memilih melakukan sebaliknya.

Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi dengan besar, negara ini malah menetapkan menanam kebencian dan menebar perceraian dengan menyamarkan advokasi mereka terhadap separatisme dengan kekhawatiran HAM dengan berbunga-bunga.

Selengkapnya di sini.

7 dari 7 halaman

Saksikan Juga Video Tersebut: