Rencana Pengusaha: 2 Organisasi Buruh Seleksi Walk Out saat Bahas RUU Cipta Kerja

Liputan6. com, Jakarta – Dunia usaha telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law Cipta Kerja dengan para ketua federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Pengkajian tersebut dilakukan dengan 6 federasi selama 3 minggu pada kamar Juli 2020.

“Sebetulnya kami di sudah ketemu dengan ketua konfederasi selama 3 minggu di bulan juli dengan Departemen Ketenagakerjaan, ” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani dalam Webinar dengan bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Enam konfederasi tersebut prawacana Rosan mewakili 3, 4 juta pekerja formal yang tergabung sebab serikat pekerja. Namun, Rosan mengiakan dari 6 konfederasi yang diundang, 2 konfederasi memilih walkout sebelum pembahasan dimulai.

“Memang dibanding 6 federasi itu ada dua yang walk out sebelum masuk pengkajian materi dimulai, ” kata Rosan.

Rosan menyebut dua konfederasi serikat buruh yang mengangkat walk out yakni KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal dan KSPSI yang dipimpin oleh Andi Nena Wae. Sehingga pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja khusus kluster tenaga kerja hanya diikuti oleh 4 konfederasi.

Selama pembahasan Rosan mengaku antara Kadin dengan serikat buruh tak selalu memiliki pandangan yang sama. Ada beberapa hal yang kesudahannya tidak menemukan titik temu.

Beberapa diantaranya terkait pelaku outsourcing. Dunia usaha mengusulkan masa kerja pekerja outsourcing tidak dibatasi periode kerja. Namun mereka tetap diberikan uang pesangon yang sebelumnya belum ada.

“Usulan ana tidak dibatasi bidangnya, tetapi dikasih seperti uang pesangon yang jika dulu kan enggak ada, ” kata Rosan.

Begitu juga dengan masalah UMR dengan masih belum menemukan titik temu. Para perwakilan konfederasi serikat buruh meminta agar nilainya tidak bertambah rendah dari yang ada era ini.

“UMR seingat saya sudah ada permintaan dibanding mereka jangan sampai UMR nantinya di bawah UMR yang saat ini. Itu ada formulanya, dan sungguh perlu ada pembahasan. Ada dengan disetujui tapi ada subjeknya, ” tutur Rosan.

Meski begitu, ada juga beberapa kejadian yang telah mencapai kesepakatan beriringan. Hasil pembahasan selama 3 minggu itu pun telah disampaikan Kadin kepada para legislator. Hal-hal tersebut juga sudah menjadi pembahasan di DPR.

“Sudah didengarkan masukannya dan ini telah siap pembahasan di DPR, ” cakap Rosan.

Dinamika pembicaraan pun tak bisa dihindarkan. Bervariasi pendapat juga telah ditampung dan dia berharap keputusan akhirnya molek untuk semua pihak.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka. com

2 sejak 3 halaman

KSPI perkara Aksi di DPR: Investasi Dapat, Tapi Lindungi Buruh

Sebelumnya, sejumah organisasi masyarakat dan buruh melakukan aksi di depan gedung  DPR  RI, salah satunya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang membawa sejumlah tuntutan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengucapkan, salah satu tuntutan yang dibawa pihaknya ke  DPR, yakni terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut dia, ada 9 alasan untuk menolak hal tersebut.

 

“Kesembilan alasan adalah hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, karyawan janji seumur hidup, outsourcing seumur tumbuh, PHK dipermudah, hak cuti serta upah atas cuti dihapus, ” kata Said di Jakarta, Selasa (25/8/2020)

“TKA pekerja kasar dipermudah masuk, sanksi kejahatan dihapus, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun untuk pekerja kontrak dan outsourcing sebaya hidup, ” lanjut dia.

Dia menuturkan, aksi dalam DPR ini, bukan hanya mengantarkan tuntutan. Tapi juga memberikan pertolongan ke DPR agar terus menghiraukan nasib kaum pekerja.

“Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan pertolongan kepada  DPR  RI yang telah bekerja sungguh sungguh memenuhi jalan buruh agar bisa didengar, ” tegas Said.

Taat dia, jika memang ada tempat agar RUU Ciptaker diperbaiki, oleh karena itu setidaknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan di dalam undang-undang tersebut. Atau setidaknya, UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, tidak diubah atau direvisi sedikit pun.

“Tentu KSPI setuju investasi harus bertambah banyak masuk ke Indonesia, larangan yang ada harus ditiadakan & dipermudah. Tetapi secara bersamaan, pelestarian bagi buruh yang paling minimal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak boleh dikurangi atau diubah. Untuk itu, sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan saja dari RUU Cipta Kerja, ” jelas Said.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan dibawah ini: