Pertimbangan Sanksi Denda Pelanggar Protokol Covid-19 ala DPRD Surabaya

Liputan6. com, Surabaya- Komisi A Dunia Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mengevaluasi pemberlakuan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Surabaya. Situasi ekonomi di Surabaya selama pandemi Covid-19 menjadi alasannya.

“Rakyat sudah susah & harus dibebani denda sanksi administrasi Rp250 ribu merupakan kebijakan tidak elok, ” ujar Anggota Bayaran A DPRD Surabaya Arif Fathoni, seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (2/10/2020).

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, kebijakan denda sanksi itu belum ada di Perwali 33/2020 tentang peraturan protokol kesehatan Covid-19, sehingga ada tahapan revisi perwali setelah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru.  

Sejak awal DPRD Kota Surabaya mendukung masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi sosial. Misal, warga yang mengabaikan diberi sanksi suka relawan untuk menjadi tenaga kebersihan di panti sakit rujukan Covid-19, sehingga itu tahu perjuangan para tenaga kesehatan menyelamatkan warga Surabaya dan dirinya sendiri dari potensi terinfeksi Covid-19.

“Ketika warga yang kena sanksi sosial itu tahu bahayanya Covid-19, paling tidak yang bersangkutan menjadi duta bagi dirinya, keluarga dan orang lain, ” ucapnya.

Sebaliknya, pelaku usaha berbadan hukum yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara selektif wajib diberikan denda.

“Jika ditemukan pelaku usaha di Surabaya melanggar maka saya putus mereka wajib diberikan denda sebesar-besarnya, jangan hanya Rp 250. 000, ” tuturnya.

2 dari 2 kaca

Saksikan video pilihan berikut ini: