Pengadaan Mobil Dinas Baru, Eks Pimpinan KPK: Kurang Pantas Apalagi Masa Pandemi

Liputan6. com, Jakarta Jakarta-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pembahasan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan dan penguasa struktural tidak pernah dilakukan selama dirinya menjabat di lembaga antirasuah.

“Kami tidak sudah membahas tentang pengadaan mobil biro baru buat pimpinan dan penguasa struktural, ” tutur Laode era dikonfirmasi Liputan6. com , Jumat (16/10/2020).

Menurut Laode, meskipun status para pegawai saat ini telah menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN), nilai luhur KPK bagaikan independen dan sederhana tidak dapat sampai ditinggalkan.

“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya kudu berempati pada kondisi bangsa dengan orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan anyar akibat Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26, 42 juta, jadi kurang pantas untuk meminta sarana negara di saat masyarakat sedang prihatin seperti sekarang, ” nyata Laode.

Pimpinan Persen Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Penilik, serta jabatan struktural di lembaga antirasuah akan mendapatkan kendaraan jawatan baru. Pelakasana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutarakan, pejabat di KPK hingga saat ini belum memiliki mobil dinas.

“Saat ini, KPK tak memiliki mobil dinas jabatan jalan itu untuk pimpinan maupun penguasa struktural, ” ujar Ali masa dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Ali mengatakan, pengadaan mobil jawatan untuk petinggi di lembaga antirasuah ini telah disetujui oleh DPR RI. Pengadaan mobil dinas ini ada pada pagu anggaran untuk KPK di tahun 2021.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima betul telah ada persetujuan DPR terpaut anggaran pengadaan mobil dinas lembaga untuk pimpinan, Dewas dan penguasa struktural di lingkungan KPK, ” kata Ali.

Ali enggan membeberkan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Pasalnya, kata dia, pengkajian terkait pagu anggaran untuk mobil dinas tersebut masih belum final.

“Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebut zaman ini belum final, dan sedang dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut, ” katanya.

Ali menyatakan bahwa jumlah unit mobil dinas pejabat KPK akan mengacu kepada Peraturan Komisi Organisasi & Tata Kerja. Saat ini patokan tersebut masih dalam proses kesepadanan di Kemenkumham.

“Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana susunan menteri keuangan dan e-katalog LKPP, ” kata Ali.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Untuk Ketua KPK dianggarkan Rp 1, 45 miliar, sementara untuk 4 pimpinan lainnya masing-masing Rp 1 miliar.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan Tip III telah menyetujui anggaran pemasokan mobil dinas baru jabatan dalam KPK.

“Terkait soal anggaran pengadaan mobil di KPK, maka Komisi III hanya meluluskan jumlah dan peruntukan besarnya saja, karena memang DPR tidak bisa masuk dalam pembahasan satuan tiga dari mata anggaran kementerian atau lembaga. Karena itu yang ana setujui adalah kebutuhan anggaran pemasokan mobil KPK secara keseluruhan, ” kata Arsul.

2 dari 3 halaman

Tumpak Menolak

Ketua Dewan Pengawas Premi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan menolak bila diberikan mobil dinas. Dalam pagu anggaran yang diajukan KPK ada pengajuan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, serta pejabat eselon I dan II.

“Kami dari Dewas enggak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu proposal dari mana itu, kalau pula benar, kami Dewas punya perilaku menolak pemberian mobil dinas itu, ” ujar Tumpak saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Kelompok mengatakan, dirinya dan anggota Lembaga Pengawas lainnya sudah mendapatkan tunjangan transportasi yang dia rasa lulus. Jadi, dia memastikan tak sedia menggunakan uang negara untuk pengadaan mobil dinas.

“Kami menolak, kenapa? Karena berdasarkan Perpres tentang Penghasilan Dewan Pengawas sudah ada diberikan tunjangan transportasi, sudah cukuplah itu. Begitu sikap awak, ” kata dia.

Dia mengatakan, pembahasan soal logistik mobil dinas untuk komisioner institusi antirasuah sudah ada saat KPK belum lama dibentuk. Tumpak tunggal merupakan Komisioner KPK jilid I.

“Kalau tanya kemahiran saya dulu, waktu pimpinan KPK jilid pertama, kami juga menentang pemberian mobil dinas. Saya menentang pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama, siap kalau lah itu benar, gres kali ini pimpinan diberi mobil dinas, ” kata Tumpak.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan saat dirinya masih menahkodai lembaga antirasuah, tak sudah ada pembahasan soal pengajuan mobil dinas untuk para pimpinan serta jajaran struktural KPK lainnya.

“Kalau mobil, kita enggak bahas di (pimpinan KPK) jilid IV. Masalah mobil tidak urgent, biar negara tidak perlu nanar mengurusi mobil, ” ujar Saut saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Menurut Saut, sejatinya pimpinan KPK bisa memikirkan hidup bertambah sederhana. Saut menyarankan agar pimpinan KPK era Komjen Firli Bahuri jika ingin kendaraan lebih mewah bisa mengajukan kredit dibanding menodong kepada negara.

“Cukup saja uang transport lalu gunakan itu untuk kredit mobil & pemeliharaan mobil masing-masing pimpinan serta staf. Dan itu sudah berjalan empat periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya (tanpa mobil dinas), ” kata Saut.

3 sejak 3 halaman

Saksikan Gambar Pilihan di Bawah Ini: