16, 5 Juta Penduduk Menganggur, BKPM Harap RUU Cipta Kerja Cepat Disahkan

Liputan6. com, Jakarta – Kepala Lembaga Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law segera disahkan oleh DPR dalam waktu dekat. Sebab RUU anyar ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan terkait Ketenagakerjaan di Indonesia.

Tempat memproyeksi, saat ini angka pengangguran di Indonesia telah mencapai 16, 5 juta jiwa. Dan diprediksi akan terus bertambah seiring meluasnya penyebaran virus Corona di bervariasi wilayah Indonesia.

“Kenapa undang-undang omnibus law sangat dibutuhkan untuk Ketenagakerjaan. Pokok, untuk hari ini pengangguran telah mencapai 7 juta orang, ditambah angkatan kerja baru sebanyak 2, 5 juta jiwa setiap tarikh. Kemudian dampak Corona ada tujuh juta orang menganggur. Total 16, 5 juta jiwa butuh order, ” ujar dia dalam sebuah webinar, Selasa (15/9).

Menurutnya untuk mengatasi persoalan Ketenagakerjaan tersebut hanya RUU Cipta Kegiatan yang mampu menjawabnya. Karena omnibus law dirancang untuk perbaikan regulasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dan makan angka pengangguran yang kian menggila.

“Saya tidak punya keyakinan 16, 5 juta pengangguran itu akan direkrut oleh pilihan PNS, POLRI, TNI atau BUMN. Maka, negara hadir melalui pembaruan regulasi, ” ujar dia.

Oleh karena itu, Bahlil menyebut RUU Cipta Kerja sebagai undang-undang masa depan. Mengingat RUU kontroversial ini diyakini mempunyai keterampilan jangka panjang dalam persoalan Ketenagakerjaan.

“Saya fikir itu omnibus law adalah undang-undang zaman depan. Karena mahasiswa dari Aceh sampai Papua baik PTN maupun PTS kita taruh lah sekarang ada 6 juta. Kita khayalkan mereka yang keluar kuliah 15 persen per tahunnya. Kalau tidak ada lapangan kerja, bagaimana?, ” tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka. com

2 dari 4 halaman

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Disahkan Oktober 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap pembahasan  Omnibus Law  Cipta Kerja bisa rampung di dalam awal Oktober 2020. Omnibus tersebut dinilai sangat penting bagi investasi Indonesia saat ini.

“Kapan undang-undang ini disahkan? Memutar lambat Oktober diusahakan cepat sempurna. Kalau bisa awal Oktober, undang-undang ini sangat penting bagi BKPM agar bisa melakukan langkah kemudian, ” ujarnya, Jakarta, Selasa (8/9).

Bahlil mengatakan,   Omnibus Law  Cipta Kerja diperlukan untuk mendongkrak perubahan regulasi dengan besar-besaran. Hal tersebut sama semacam yang dilakukan oleh Vietnam di 2008 hingga 2009.

“Harus ada perubahan regulasi secara besar-besaran. Reformasi ini harus dilakukan. Vietnam seperti sekarang dia mengabulkan reformasi sekitar 2008 hingga 2009. Hasilnya sekarang baru didapatkan, ” jelasnya.

“Maka BKPM sebagai institusi negara yang ditugaskan secara konstitusi untuk mengurus investasi berpendapat dan meminta dukungan teman-teman bahwa solusi daripada soal itu harus undang-undang omnibus Law cepat disahkan, ” sambungnya.

Omnibus Law Cipta Kerja, kata pendahuluan Bahlil, juga akan menentukan nasib 16, 5 juta tenaga kerja Indonesia. Sehingga, setiap tenaga kegiatan tidak lagi hanya diarahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tentara.

“Ini undang-undang masa depan karena 16, 5 juta tenaga kerja yang dibutuhkan itu tidak mungkin kita menyuruh mereka kerja menjadi pegawai negeri sipil, atau menjadi tentara, otomatis investasi. karena kita bicara lapangan pekerjaan apapun kalau tidak tersedia investasi nggak bisa, baik investasi dari dalam negeri, luar negeri, baik yang kecil, menengah maupun besar, ” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Menjamin UMKM

Faktor lain, lanjut Bahlil adalah, undang-undang itu akan menjamin keberlangsungan Usaha Membuang Kecil dan Mikro (UMKM). Dalam mana mereka harus dijamin memperoleh permodalan, perizinan yang singkat & kerja sama yang baik untuk mendapat hasil maksimal.

“Negara harus hadir menjamin itu secara berkesinambungan baik dalam aspek perizinan, permodalan, dan kerja cocok. Dulunya tidak ada dalam sepadan undang-undang yang memberikan ruang pada mereka untuk bagaimana izin itu itu 3 jam saja, nggak ada, isinya berbelit-belit. Tidak tersedia juga satu undang-undang yang mendesak seluruh investor untuk bergandengan secara mereka. Sekarang di undang-undang omnibus Law itu ada, ” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Langgas. com 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Lembah Ini: